Tingkatan Permusyawaratan di Organisasi NU

 

 

 

Badan Otonom atau Banom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perseorangan. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai badan otonom atau Banom Nahdlatul Ulama. Selain Banom, kami juga akan sertakan 3 (Tiga) Lajnah pada Nahdlatul Ulama

Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi si di bawahnya. Permusyawaratan di lingkungan NU meliputi Permusyawaratan tingkat nasional dan Permusyawaratan tingkat daerah.

4 Permusyawaratan Tingkat Nasional

 

1. Muktamar

Muktamar adalah istilah yang digunakan oleh kelompok Islam, khususnya pada ormas Nahdlatul Ulama, yaitu sebuah pertemuan yang diadakan oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan lembaga yang memiliki kepentingan didalamnya. Tujuan muktamar sendiri adalah untuk kesepakatan dalam mengambil keputusan.

2. Muktamar Luar Biasa

Muktamar luar biasa adalah muktamar yang diadakan oleh pimpinan pusat ketika dalam keadaan darurat. Contoh : Kekosongan pemimpin.

3. Musyawarah Nasional Alim Ulama

Musyawarah Nasional Alim Ulama atau Munas Alim Ulama merupakan sebuah perkumpulan yang diadakan oleh pimpinan pusat, dan bertujuan untuk membuat sebuah keputusan hukum yang berkaitan dengan problematika umat. Munas ini biasanya dihadiri oleh beberapa kaum intelektual atau para ulama-ulama alim yang ahli dalam bidang tersebut. Contoh : Keputusan dalam hukum Bisnis MLM, Ucapan Kafir, Islam Nusantara dan lain sebagainya.

4. Konferensi Besar

Konferensi Besar merupakan forum tertinggi setelah Muktamar. Konferensi Besar biasanya diadakan oleh Pengurus Besar, dan membicarakan tentang keputusan, kajian serta peraturan-peraturan dalam organisasi. Konferensi Besar biasanya akan dihadiri oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).

6 Permusyawaratan Tingkat Daerah

 

1. Konferensi wilayah

Konferensi wilayah merupakan sebuah permusyawaratan tingkat tinggi dalam tingkat daerah. Konferensi ini diadakan oleh pimpinan pusat atau pengurus besar Syuriah (PBNU), dan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Musyawarah kerja wilayah

Musyawarah kerja wilayah adalah forum yang di adakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

3. Konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa

Konferensi cabang atau konferensi cabang istimewa merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat cabang. Forum ini biasanya diadakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang berkedudukan di kabupaten/kota atau pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) yang berkedudukan di luar negeri.

4. Musyawarah kerja cabang atau musyawarah kerja cabang istimewa

Musyawarah kerja cabang atau musyawarah kerja cabang istimewa merupakan forum yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh perwakilan Majelis Cabang yang berkedudukan di Kecamatan.

5. Konferensi majelis wakil cabang

Konferensi majelis wakil cabang merupakan sebuah forum yang sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima) tahun sekali. forum ini diadakan oleh Majelis Wakil Cabang atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) yang berkedudukan di desa/kelurahan.

6. Musyawarah majelis wakil cabang

Musyawarah majelis wakil cabang atau yang kita kenal sebagai rapat kerja MWC (Musyawarah Wakil Cabang) merupakan forum yang diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

Itulah Tingkat Permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama.

 

UH 1 Aswaja XI Sem II

 

Kebijakan Abu Bakar

KEBIJAKAN KEPEMERINTAHAN KHULAFAUR RASYIDDIN
A.    ABU BAKAR AS SHIDIQ
Abu bakar adalah putra Usman, silsilahnya dengan Rosullah pada Ka’ab Bin Luai. Panggilan Abu Bakar As Shiddiq sebenarnya adalah sebagai gelar saja. Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya dengan segera. Beliau diberi nama demikian karena beliau masuk islam dengan segera, mendahului yang lain. Kemudia As Shiddiq artinya yang amat membenarkan. Karena beliau sangat membenarkan berbagai pengalaman dan ajaran yang dibawa oleh Rasululloh terutama pada peristiwa Isro’ Mi’roj. Beliau lahir pada tahun 568 M. ibunya bernama Salma Ummul Khoir yaitu anak dari paman Abu Qihafa.
Tentang pribadi Abu Bakar terkenal sebagai orang yang berakhlaq mulia, jujur, cerdas, cakap, kuat kemauan dan pemberani,serta beliau terenal sebagai orang yang rendah hati, pemaaf dan dermawan.
2.    Kepemimpinan dan kebijakan Abu Bakar As Shiddiq.
a)    Memerangi tiga golongan yang mengacaukan islam.
Pada masa awal kepemimpinanya, Abu Bakar banyak mengahadapi gangguan dari berbagai golongan antara lain: orang-orang murtad, golongan yang tidak membayar zakat, dan golongan orang-orang yang mengaku menjadi Nabi. Adanya orang-orang murtad karena mereka belum memahami Islam seacara mendalam.Mereka baru taraf pengakuan atau masuk Isalam karena terpaksa.Golongan yang tidak membayar zakat kebanyakan berasal dari kabilah yang tinggal di Madinah seperti Bani Qothfah, Bani Bakr.Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya kepada Rasulullah, apabila Rasullulah meninggal maka tidak ada lagi kewajiban membayar zakat.Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi telah muncul hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah.
Mereka semakin berani melakukan kekacauan atas nama agama. Diantara orang yang mengaku Nabi adalah:
1)   Musailamah Al Kadzab dari Bani Hanifah.
2)   Thulaikha Bin Khuwailid dari Bani As’ad.
3)   Saj’ah Tamimiyah dari Bani Tamim.
4)   Aswad Al Ansi dari Yaman.

b)   PengumpulanMushaf Al-Qur’an
Perang Yamamah merupakan perang dalam menumpas orang-orang murtad yang mengkhwatirkan Umar Bin Khottob. Dalam perang Yamamah terdapat 1200 tentara islam yang gugur syahid dan diantaranya adalah sahabat yang hafal Al Qur’an. Kekhawatiran Umar mendorong untuk mengusulkan kepada kholifah Abu Bakar agar mengumpulkan Al Qur’an dengan alas an agar al Qur’an tidak hilang dan tetap lestari.Perdebatan terjadi antara Umar dan Abu Bakar, Abu Bakar menolak karena Rasulullah tidak pernah meerintahkan sebelumnya.Tetapi atas penjelasan Umar Bin Khottob yang rasional maka Abu Bakar menerima usul itu dan mengumpulkan lembaran-lembaran Al Qur’an yang dihimpun oleh Zaid Bin Tsabit. Pengumpulan Al Qur’an dilakukan dengancara mengumpulkan Al Qur’an yang di tulis di tulang, pelepah (kulit) kayu, lempengan batu kemudian disalin oleh Zaid Bun Tsabit di atas kulit hewan yang sudah di samak. Lembaran-lembaran yang berisi tulisan Al Qur’an yang telah dikumpulkan, di simpan di rumah Abu Bakar hingga meninggal.Kemudian disimpan oleh Umar hingga meninggal dunia.Dan akhirnya disimpan di rumah Khafsah BintiUmar.
c)    Perluasan Wilayah
Pada tahun ke 12 setelah hijroh Abu Bakar mengirim pasukan ke Irak yang dipimpin oleh Kholid Bin Walid dan dibantu oleh Al Mustsanna Bin Haritsah dan Qo’qok Bin Amr, Irak pada waktu itu jajahan kerajaan Persia, sebelumnya Kholid Bin Walid telah mengirim surat kepada Hormuz panlima perang Persia agar masuk Islam. Tetapi Hoymuz menolak dan lebih baik berperang melawan pasukan (Islam dari pada masuk Islam.Dalam peperangan ini pasukan Islam mendapat kemenagan.Daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh pasukan Isalm adalah Mazar, Walajah, Allis, Hirrah, Anbar, Annuttamar, dan Daumatul Jandal.
Untuk menaklukkan Syiria Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usman Bin Zaid Bin Haritsyah. Pasukan islam berhasil mengusai negeri Qudho’ah, sedangkan untuk memperluas wilayah Islam Ke Syria lainnya, Abu Bkar mengirimpasukan lainnya. Kedaerah Palestina dipimpin oleh Amr Bin Ash, ke Roma oleh Ubaid Bin Jarroh, ke Damaskus dipimpin oleh Yazid Bin Mu’awiyah, ke Yordania dipimpin Syurahbil Bin Hasanah.
Untuk mengahdapi pasukan Islam, Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius mempersiapkan pasukan yang cukup besar. Pasukan Islam juga bersatu dalam satu front besar. Kedua psukan tersebut bertenu di salah satu tenmpat bernama Yarmuk. Peperangan Yarmuk baru berakhir pada masa pemerintahan Umar Bin Khottob

Presensi kehadiran

Pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq

Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah (pengganti Nabi) sebagaimana dijelaskan pada peristiwa Tsaqifah Bani Sa’idah, merupakan bukti bahwa Abu Bakar menjadi Khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah mufakat umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi Khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Adapun sistem politik Islam pada masa Abu Bakar bersifat “sentral”, jadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat ditangan Khalifah, meskipun demikian dalam memutuskan suatu masalah, Abu Bakar selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Sedang kebijaksanaan politik yang diilakukan Abu Bakar dalam mengemban
kekhalifahannya yaitu:
1. Mengirim pasukan dibawah pimpinan Usamah bin Zaid, untuk memerangi kaum Romawi sebagai realisasi dari rencana Rasulullah, ketika beliau masih hidup. Sebenarnya dikalangan sahabat termasuk Umar bin Khatab banyak yang tidak setuju dengan kebijaksanaan Khalifah ini. Alasan mereka, karena dalam negeri sendiri pada saat itu timbul gejala kemunafikan dan kemurtadan yang merambah untuk
menghancurkan Islam dari dalam. Tetapi Abu Bakar tetap mengirim pasukan Usamah untuk menyerbu Romawi, sebab menurutnya hal itu merupakan perintah Nabi SAW. Pengiriman pasukan Usamah ke Romawi di bumi Syam pada saat itu merupakan
langkah politik yang sangat strategis dan membawa dampak positif bagi pemerintahan Islam, yaitu meskipun negara Islam dalam keadaan tegang akan tetapi muncul interprestasi dipihak lawan, bahwa kekuatan Islam cukup tangguh. Sehingga para
pemberontak menjadi gentar, disamping itu juga dapat mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern (Said bin al Qathani, 1994:166-167).
2. Timbulnya kemunafikan dan kemurtadan. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka segala perjanjian dengan Nabi menjadi terputus. Adapun orang murtad pada waktu itu ada dua yaitu :
a. Mereka yang mengaku nabi dan pengikutnya, termasuk di dalamnya orang yang
meninggalkan sholat, zakat dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah.
b. Mereka membedakan antara sholat dan zakat, tidak mau mengakui kewajiban zakat dan mengeluarkannya.
Dalam menghadapi kemunafikan dan kemurtadan ini, Abu Bakar tetap pada prinsipnya yaitu memerangi mereka sampai tuntas.
3. Mengembangkan wilayah Islam keluar Arab. Ini ditujukan ke Syiria dan Persia. Untuk perluasan Islam ke Syiria yang dikuasai Romawi (Kaisar Heraklius), Abu Bakar menugaskan 4 panglima perang yaitu Yazid bin Abu Sufyan ditempatkan di Damaskus, Abu Ubaidah di Homs, Amir bin Ash di Palestina dan Surahbil bin Hasanah di Yordan. Usaha tersebut diperkuat oleh kedatangan Khalid bin Walid dan pasukannya serta Mutsannah bin Haritsah, yang sebelumnya Khalid telah berhasil mengadakan perluasan ke beberapa daerah di Irak dan Persia (Misbach dkk., 1994:9). Dalam peperangan melawan
Persia disebut sebagai “pertempuran berantai”. Hal ini karena perlawanan dari Persia yang beruntun dan membawa banyak korban. Adapun kebijakan di bidang pemerintahan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah:
1. Pemerintahan Berdasarkan Musyawarah
Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah. Jika beliau tidak memperolehnya maka beliau mempelajari bagaimana Rasul bertindak dalam suatu perkara. Dan jika tidak ditemukannya apa yang dicari, beliaupun mengumpulkan tokoh-tokoh yang terbaik dan mengajak mereka bermusyawarah. Apapun
yang diputuskan mereka setelah pembahasan, diskusi, dan penelitian, beliaupun menjadikannya sebagai suatu keputusan dan suatu peraturan.
2. Amanat Baitul Mal
Para sahabat Nabi beranggapan bahwa Baitul Mal adalah amanat Allah dan masyarakat kaum muslimin. Karena itu mereka tidak mengizinkan pemasukan sesuatu kedalamnya dan pengeluaran sesuatu darinya yang berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari’at. Mereka mengharamkan tindakan penguasa yang menggunakan Baitul Mal untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi.
3. Konsep Pemerintahan
Politik dalam pemerintahan Abu Bakar telah beliau jelaskan sendiri kepada rakyat banyak dalam sebuah pidatonya : “Wahai manusia ! Aku telah diangkat untuk
mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantara kamu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, maka bantulah (ikutilah) aku, tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah ! orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan hak kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, namun
bilamana aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidaklah perlu mentaatiku.
4. Kekuasaan Undang-undang Abu Bakar tidak pernah menempatkan diri beliau diatas undang-undang. Beliau juga tidak pernah memberi sanak kerabatnya suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari undangundang.
Dan mereka itu dihadapan undang-undang adalah sama seperti rakyat yang lain, baik kaum Muslim maupun non Muslim.
D. Penyelesaian Kaum Riddat Kekhalifahan Abu Bakar yang begitu singkat sangat disibukkan dengan peperangan. Dalam pertempuran itu tidak hanya melawan musuh-musuh Islam dari luar, tetapi juga
dari dalam. Hal ini terjadi karena ada sekelompok orang yang memancangkan panji pemberontakan terhadap negara Islam di Madinah dan meninggalkan Islam (murtad) setelah Rasulullah wafat.Gerakan riddat (gerakan belot agama), bermula menjelang Nabi Muhammad jatuh sakit. Ketika tersiar berita kemangkatan Nabi Muhammad, maka gerakan belot agama itu meluas di wilayah bagian tengah, wilayah bagian timur, wilayah bagian selatan sampai ke
Madinah Al-Munawarah serta Makkah Al-Mukaramah itu sudah berada dalam keadaan terkepung. Kenyataan itu yang dihadapi Khalifah Abu Bakar.
Gerakan riddat itu bermula dengan kemunculan tiga tokoh yang mengaku dirinya Nabi, guna menyaingi Nabi Muhammad SAW, yaitu: Musailamah, Thulhah, Aswad Al-Insa. Musailamah berasal dari suku bangsa Bani Hanifah di Arabia Tengah, Tulaiha seorang
kepala suku Bani Asad, Sajah seorang wanita KRISTEN dari Bani Yarbu yang menikah dengan Musailamah (Afandi dkk, 1995:94-95). Masing-masing orang tersebut berupaya meluaskan pengikutnya dan membelakangi agama Islam. Para nabi palsu tersebut pada umumnya menarik hati orang-orang Islam dengan membebaskan prinsip-prinsip moralis dan upacara keagamaan seperti membolehkan minum-minuman keras, berjudi, mengurangi sholat lima waktu menjadi tiga, puasa Ramadhan dihapus, pengubah pembayaran zakat yang wajib menjadi suka rela dan
meniadakan batasan dalam perkawinan. Dalam gerakannya Aswad dan kawan-kawannya berusaha menguasai dan mempengaruhi masyarakat Islam, dengan mengerahkan pasukan untuk masuk ke daerah daerah. Akhirnya pasukan riddatpun berhasil menyebar kedaerah-daerah, diantaranya:
Bahrain, Oman Mahara dan Hadramaut. Para panglima kaum riddat semakin gencar melaksanakan misinya.
Akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam, beliau berusaha untuk memadamkan dan menumpas gerakan kaum riddat. Dengan sigap Khalifah Abu Bakar membentuk sebelas pasukan dan menyerahkan al-liwak (panji pasukan) kepada masingmasing
pasukan. Di samping itu, setiap pasukan dibekali al-mansyurat (pengumuman) yang harus disampaikan pada suku-suku Arab yang melibatkan dirinya dalam gerakan riddat. 

Presensi Kehadiran

UH Aswaja 1 Semester II

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Untuk materi Hari tgl 21/01/2021 Anak-anak  89 sd 91 

Pilihan ganda dan Uraian setelah mengerjakan tugasnya dikirim lewat WA. 

Yang Sudah Mengerjakan Silakan namanya di tulis di kolom bawah Ini 

Nama Anak yang mengerjakan 

1..........

2..........

3..........

Presensi kehadiran

Tugas dan Fungsi Kepengurusan NU

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku materi hari ini wajib dibaca dan rekam bacaannya dikirim melalui WA 

Absen NO 1 sd 10 membaca mulai Mustasyar sd Habisnya tugas Tanfidziyah

Absen No 11 Mulai membaca lembaga sampai habis

MUSTASYAR
Bertugas memberikan nasehat kepada pengurus baik diminta atau tidak.

SYURIYAH

Pengurus Syuriyah selaku pimpinan tertinggi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan mempunyai tugas dan wewenang:

• Menentukan arah kebijakan dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan.
• Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan pemahaman, pengamalan dan pengembangan ajaran Islam berdasar faham Ahlussunah wal Jamaah.
• Mengendalikan, mengawasi dan memberikan koreksi sesuai dengan ketentuan organisasi.
• Mengevaluasi keputusan Lembaga yang tidak sesuai dengan AD/ART NU dibatalkan.

 Dalam pembagian tugasnya, Pengurus Syuriyah.

• Rais               : sebagai pemegang kebijakan tertinggi organisasi.
• Wakil Rais I  : membantu Rais dalam bertugas.
• Wakil Rais II : membantu Rais dalam bertugas.
• Katib              : sebagai koordinator keadministrasian kebijakan yang diputuskan.
• Wakil Katib   : membantu Katib dalam bertugas.
• A’wan            : memberi masukan Rais dalam mengambil kebijakan organisasi.

TANFIDZIYAH

Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana mempunyai tugas:

• Memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriyah.
• Melaksanakan program Jam’iyah Nahdlatul Ulama.
• Membina d­an mengawasi kegiatan yang dilakukan Lembaga atau perangkat dibawahnya.
• Menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Syuriyah tentang pelaksanaan tugasnya.

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Ada 4 lembaga yang dibentuk:

• Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan syiar Islam, kajian Islam, dan melestarikan tradisi NU.
• Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU, bertugas melaksanakan kebijaka Nahdlatul Ulama di bidang perekonomian dalam hal pendanaan untuk kelancaran kegiatan Nahdlatul Ulama Ranting Lengor.
• Lembaga ma’arif / pendidikan NU, bertugas membina lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berhaluan ahlissunnah wal jama'ah yang ada di ranting Lengor.
• Lembaga Ta'mir Masjid, Nahdlatul Ulama' LTMNU, bertugas menjaga mengamankan aset -aset Masjid, dan melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
• Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya, yang bernuansa religius, spiritual, dan islami di Ranting NU 

 Dalam pembagian tugasnya, Pengurus Tanfidziyah: 

• Ketua, Sebagai penanggungjawab atas semua kegiatan dan melakukan koordinasi dengan semua Ketua Lembaga agar semua aktifitas berjalan dengan lancar dan sukses.
• Wakil Ketua, Membantu tugas Ketua, dan berkoordinasi dengan salah satu Ketua Lembaga.
• Sekretaris, sebagai penanggungjawab atas semua proses administrasi, dokumentasi dan publikasi semua kegiatan organisasi.
• Wakil Sekretaris, Membantu tugas Sekretaris, dan sebagai sekretaris
• Bendahara, Sebagai penanggungjawab atas pengelolaan dan pencatatan keuangan organisasi, dan membuat laporan tertulis kondisi keuangan organisasi setiap bulan/setiap tahunnya.
• Wakil Bendahara, Membantu tugas Bendahara,
• Ketua Lembaga, Sebagai penanggungjawab atas berjalannya fungsi/tugas lembaga, dan mengkoordinasi semua kegaitan lembaga.
• Anggota Lembaga, Membantu Ketua Lembaga dalam menyukseskan semua kegiatan lembaga.
• Semua Anggota Lembaga, Ikut mensukseskan semua kegiatan yang dilaksanakan ranting NU 

Presensi Kehadiran

Perjuangan NU dibidang Politik

 

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi sosial yang berperan dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia, sejak masa pra kemerdekaan hingga saat ini.

Dalam perjalanannya, NU, sempat menghadapi dilema untuk bergerak sepenuhnya di bidang sosial atau ikut dalam kehidupan politik.

Sempat menyatakan kembali ke Khittah NU dan tidak terjun ke persaingan politik, Nahdlatul Ulama kemudian diwakili beberapa partai setelah kebijakan Asas Tunggal di bawah pemerintah Suharto dilupakan.

Sejalan dengan Muktamar NU yang ke 32 di Makassar tanggal 22-27 Maret 2010, BBC Indonesia menurunkan laporan khusus tentang organisasi sosial Islam terbesar di Indonesia ini.

Dalam bagian ini anda bisa melihat tonggak-tonggak penting dalam perjalanan NU sejauh ini.

Masa awal

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, sebagian kalangan pesantren, yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab.

Karena sikap yang berbeda itu, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925 dan tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Raja Ibnu Saud belakangan mengurungkan niatnya dan di Mekah -hingga kini- bebas dilaksanakan ibadah yang sesuai dengan mazhab masing-masing.

Itulah peran kalangan pesantren internasional yang pertama -seperti ditulis dalam situs Nahdlatul Ulama.

Dan keberhasilan memperjuangkan kebebasan bermazhab itu kemudian mendorong kesepakatan membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama -yang artinya Kebangkitan Ulama- pada taggal 31 Januari 1926 dengan dua tokoh utamanya: Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah.

Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dengan Khittah NU sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Kebangsaan dan Kemasyarakatan

Pada masa penjajahan, NU bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya -sepeti Serikat Dagang Islam dan Muhammadiyah- secara terbuka menentang kolonialisme.

NU antara lain mengeluarkan pernyataan yang menolak kerja rodi maupun milisi.

Cikal bakal NU -yang disusun oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah- memang berupa organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan, yang artinya Kebangkitan Tanah Air pada 1916.

Kemudian dua organisasi lain berdiri, yaitu Nahdlatul Tujjar dan sekolah Taswirul Afkar sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri.

"Ketiganya menjadi latar belakang sebelum NU berdiri. Nilai-nilai ketiga lembaga itu yang menjadi sebuah dasar untuk NU ke depan," kata Profesor Abdul A'la dari IAIN Sunan Ampel kepada BBC Indonesia.

Keterangan gambar,

Kiai Hasyim Asy'ari memimpin NU ketika didirikan tahun 1926

Dengan nilai-nilai tersebut, maka politik kebangsaan dan kerakyatan di Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"NKRI setelah merdeka sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Kemudian politik kerakyatan, bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan menjadi masyarakat madani yang kokoh."

"Dua hal itu merupakan benang merah yang sama sekali tidak bisa diabaikan kalau berbicara tentang NU. Di atas kertas, itu merupakan komitmen," kata Profesor Abdul A'la.

Partai politik

Pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama meninggalkan Masyumi dan setelah melalui perdebatan internal yang hangat, NU memproklamasikan diri sebagai partai politik pada tahun 1954.

"Tarik menarik kondisi sosial politik saat itu memang membuat NU terjebak dalam pusaran politik praktis dengan segala untung ruginya," kata Profesor Abdul A'la.

Setahun kemudian, dalam pemilu 1955, Partai Nahdlatul Ulama berhasil meraih suara terbesar ketiga dari 29 peserta pemilu: di bawah PNI dan Masyumi namun di atas PKI serta PSI.

Dalam pemilu 1971, NU bahkan berhasil berada di urutan ke dua, di bawah Golkar yang menikmati sejumlah fasilitas dan kemudahan dari pemerintah.

Namun menurut Profesor Abdul A'la, terjunnya NU ke partai politik kemudian menimbulkan sejumlah masalah.

"Realitas menunjukkan ketika terjun menjadi partai politik resmi, banyak lembaga-lembaga di NU, misanya tendang dakwah dan yang lainnya menjadi terbengkalai," tambahnya.

Oleh karena itu di kalangan NU, menurut Prof Abdul A'la, ada semacam komitmen bahwa terlibat dalam politik praktis kurang bermanfaat untuk pengembangan visi kebangsaan dan kerakyatan NU.

Kembali ke khittah

Gagasan NU untuk kembali ke khittah 1926 sebenarnya sudah mulai muncul pada Muktamar NU ke-26 di Semarang pada tahun 1979, setelah pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1975 menetapkan asas tunggal dalam partai politik dengan menyederhanakan peserta pemilu menjadi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia.

NU sempat masuk ke dalam PPP, dengan 56 anggota NU dari total 99 anggota Fraksi Persatuan Pembangunan di DPR, dan sudah muncul keinginan untuk keluar dari partai politik berlambang khabah tersebut.

Dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 akhirnya diputuskan untuk kembali ke khittah 1926 dan keluar dari area politik praktis.

"Para elite NU dan mendapat dukungan dari masayarkat penuh, kemudian kembali ke khittah 1926, ke awal berdirinya NU," kenang Abdu' A'la.

Sejalan dengan reformasi politik pasca jatuhnya Presiden Suharto, muncul Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, yang merupakan saluran politik dari orang-orang dengan latar belakang NU.

"Menurut saya, seharusnya NU sebagai jamaah jangan terlalu masuk ke dalam politik praktis lagi," katanya.

"Okelah PKB didirikan oleh NU bagi orang yang mendirikan NU ke politik praktis. Tapi NU sebagai jamaah jangan mendukung total PKB karena itu hanya bagian kecil dari NU."

Profesor Abdul A'la mengatakan semestinya NU mendukung semua orang dengan berbagai latar belakang NU yang berada di partai manapun.

"Jangan PKB justru kemudian mengangkangi NU. Itu dulu yang sempat terjadi."

Tokoh sentral

Keterangan gambar,

Gus Dur bukan lagi sekedar pemimpin NU tapi menjadi tokoh nasional

Tahun 1984, NU memilih Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kepemimpinan Gus Dur di NU juga mengantarkan dia sebagai tokoh nasional dengan gagasan toleransi kebangsaaan yang menjalin hubungan antar umat beragama.

Gus Dur bahkan kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999, sebelum dijatuhkan oleh MPR pada tahun 2001.

Tapi apakah sosok Gus Dur sebagai pemimpin nasional tidak membuat perannya menjadi amat sentral di NU?

Profesor Abdul A'la mengakui kharisma Gus Dur mempunyai kelebihan dan kelemahannya bagi NU.

"Di satu sisi, kehadiran Gus Dur di pentas nasional membuat orang tidak malu-malu mengaku sebagai orang NU. Menjadi semacam semangat bagi anak-anak muda NU untuk tidak malu lagi untuk mengaku sebagai NU."

"Kelemahannya, karena terlalu besar kadang-kadang apa yang disampaikan Gus dipatuhi secara tanpa tawar menawar lagi. Padahal Gus Dur maunya tidak seperti itu."

"Tapi karena terlalu kuat dan karena tidak ada yang menandingi, maka yang terjadi justru bertentangan dengan kehendak Gus Dur sendiri yang ingin NU menjadi masyarakat madani yang kritis tapi tetap apresiatif."

Ketika Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada 30 Desember 2009, bukan hanya warga NU atau umat Islam saja yang ikut berduka tapi seluruh warga negara Indonesia dari berbagai suku, agama, maupun lapisan sosial ekonomi.

Delapan puluh tiga tahun sejak berdiri, seluruh rakyat Indonesia berduka atas tokoh NU yang membuktikan tegaknya prinsip kebangsaan dan kerakyatan sesuai khittah 1926.

Beban kebangsaan dan kerakyatan itu agaknya ikut membayang-bayangi Muktamar ke-30 di Makassar.

Presensi Kehadiran 

UH Aswaja 2 Semt II 

UH 3 Aswaja Sem II